Kamis, 22 September 2016

RISIKO FISKAL DAERAH

Secara empiris tertengarai bahwa pemekaran daerah dan desentralisasi fiskal ternyata tidak membawa percepatan kemakmuran sebagian besar daerah otonom. Tertengarai pula bahwa kebanyakan daerah dimekarkan ternyata tidak berkinerja lebih baik dari kondisi sebelum pemekaran. Transfer APBN ke daerah dan APBD sendiri digunakan untuk kepentingan birokrasi daerah itu sendiri, bukan untuk pembangunan prasarana daerah. Sepanjang era otonomi daerah, terjadi penurunan senjang (gap) penduduk kaya-miskin dan peningkatan senjang ketimpangan.Kabinet Jokowi amat sadar prasarana. Persaingan “ daya tarik investasi” antar negara (untuk pemerintah pusat) dan antar daerah (untuk pemerintah daerah) antara lain berbentuk penyediaan prasarana, namun transfer APBN dan APBD sendiri sebagian besar digunakan untuk birokrasi daerah itu sendiri. Belanja transfer sekitar 30% APBN atau sekitar Rp.500 Triliun pertahun tak berhasil meningkatkan kapasitas prasarana daerah, mengalir sebagai belanja rutin cq sebagai belanja pegawai pemda.Dana Alokasi Khusus belum menunjukkan hasil, sebaliknya, malah mengandung risiko fiskal. Dari tahun ke tahun, kondisi infrastruktur daerah makin menurun, menyebabkan konsentrasi populasi & kegiatan perekonomian bangsa terpusat pada pulau berinfrastruktur terbaik, yaitu pulau Jawa, Sumatera dan Bali dari 17.504 pulau NKRI. Hanya sebagian kecil APBD digunakan untuk belanja modal.Stabilitas fiskal dipengaruhi dinamika serta stabilitas sosial dan politik di daerah. Pada situasi ekstrim, pemekaran daerah (spin off) menyebabkan manajemen fiskal daerah juga terbelah, terutama pada wilayah belanja rutin, belanja pegawai dan PAD. Pada umumnya keinginan pemekaran berbasis pertimbangan SARA dan PAD, karena kalah suara pada tataran DPRD dan /atau keinginan oknum tertentu menjadi kepala daerah dimekarkan. • Risiko fiskal dapat berbentuk Peraturan daerah (Perda) berupa 1. Pemerintah daerah dan DPRD mengonsumsi banyak waktu, tenaga, pikiran dan APBD untuk merumuskan Perda. 2. Proses penyusunan Perda dan Perda bertentangan dengan hukum diatasnya cq UU, PP, Permenkeu dan Permendagri, terutama pada bidang pungutan atau pajak daerah. Sejarah mencatat berbagai temuan PERDA tak sejalan UU diatasnya oleh BPKP dan BPK. Sejumlah cukup besar Bupati, Wali Kota, anggota DPR & DPRD, dan pejabat pemda lain ditahan atau menjalani proses hukum di kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Proses hukum menurunkan kinerja pemda tersebut. 3. Sebagian pemerintah daerah berkecenderungan memungut pajak daerah atau retribusi berlebihan, sehingga (1) memberatkan penduduk setempat, (2) mencipta ekonomi biaya-kemahalan, (3) menyurutkan minat investor berinvestasi atau ber-bisnis pada daerah tersebut. Perda kontraproduktif adalah perda menyebabkan penurunan daya tarik investasi dari luar daerah, kesempatan berakitivitas ekonomi dan kesempatan kerja menurun, PDB daerah menurun, terdapat arus tenaga kerja produktif keluar daerah tersebut untuk mencari nafkah.Tertengarai beribu ribu perda pungutan berisiko mencipta ekonomi biaya tinggi, menurunkan daya saing daerah tersebut dan melanggar prinsip perpajakan, beratus-ratus perda dibatalkan. 4. Sebaliknya, apabila tidak berbasis manajemen tata-ruang dan manajemen kelestarian (sustainable management), perda perizinan usaha atau konsesi SDA terlampau berambisi mencipta PAD dapat menyebabkan pengurasan SDA berlebihan, daerah berisiko menjadi wilayah SDA tersaturasi dalam sekejab. Perizinan usaha penggalian, penambangan, pemanfaatan SDA dan pengrusakan SDA sebagian disebabkan oleh DPRD dan pimpinan pemda yang mengejar pertumbuhan ekonomi instan atau keuntungan pribadi. Pengurusakan SDA antara lain konversi ribuan Ha hutan bakau menjadi areal pertambakan atau pariwisata, memusnahkan lahan pembenihan ikan menyebabkan nelayan sulit memperoleh penghasilan dari penangkapan ikan. • Pemda dapat masuk ke situasi financial distress, lalu meningkat menjadi darurat fiskal (fiscal emergencies) atau kehilangan kemampuan fiskal daerah. Tiga katagori darurat fiskal adalah 1. Pemda bangkrut 2. Gagal bayar kewajiban jatuh waktu 3. Gagal melunasi kewajiban lain • Risiko kegagalan mencapai target atau tujuan, kegagalan pelaksanaan program, kegiatan atau proyek pemerintah daerah diatasi dengan pengelolaan fiskal nan jujur, waspada dan berhati- hati (prudent) dan rendah hati (humble). Kerendahhatian fiskal dilakukan atau dinyatakan dengan 1. Selalu mengindahkan temuan, saran atau rekomendasi APIP, BPKP dan BPK. 2. Melakukan peniruan praktik terbaik pemda yang lain, beranjangsana dan melakukan studi banding atau patok duga (benchmarking). 3. APBD harus mengalokasikan SD untuk memitigasi temuan auditor tahun lalu. 4. Penerapan Pakta Integritas. PENGUKURAN RISIKO FISKAL • Risiko APBN dan APBD ditandai (1) trend meningkat belanja transfer (wajib) ke daerah menuju 50% belanja APBN atau lebih apabila tidak dibendung oleh DPR dan Presiden, (2) trend meningkat aliran dana kementerian/lembaga ke daerah, menyebabkan ruang fiskal belanja modal & nonoperasional pemerintah pusat menuju 10% APBN dan (3) trend meningkat belanja pegawai pemda menuju 80% belanja APBD apabila tidak dibentung DPRD dan pemerintah Daerah. • Pengukuran risiko fiskal dimulai dengan kegiatan mengklasifikasi jenis risiko fiskal menjadi risiko eksplisit, risiko implisit, risiko pasti terjadi dan risiko kontinjen yang dapat menyeret kearah kebangkrutan daerah. Risiko eksplisit adalah risiko karena hukum formal dan perikatan hukum. Risiko implisit adalah risiko moral, tanggung jawab moril dan constructive liability. Sebagai misal, makin besar risiko moral diindikasikan oleh kenaikan nisbah belanja pegawai pemda terhadap belanja modal & belanja sosial, dan kenaikan nisbah belanja pegawai pemda terhadap seluruh belanja pemda yang mempunyai trend makin besar. Constructive liability adalah kewajiban yang timbul akibat persepsi atau anggapan masyarakat. Sebagai misal apabila suatu daerah kotor tak terurus, penduduk setempat tidak menyalahkan PD Sampah Daerah, namun melakukan unjuk-rasa kepada pemerintah daerah, sehingga APBD harus menganggarkan risiko sampah tak terurus tersebut.Sebagai contoh, abrasi daratan oleh air laut, abrasi jalan raya oleh kendaraan,sungai dan hujan sebagian dapat dicegah, pensiun PNS adalah risiko pasti terjadi, bencana flu burung adalah risiko kontinjen. Sebagian risiko fiskal yang pasti terjadi dipicu peraturan perUUan cq perda yang tidak diperhitungkan secara matang, misalnya perda tentang bebas uang sekolah sampai dengan SLTA, pembuatan KTP dan berbagai jenis layanan publik cuma-cuma. • Pemda membentuk satker khusus bertugas sebagai Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah (PPRFD) dengan pengutamaan pengelolaan 1. Risiko gagal membayar imbalan SDM Pemda, beban rutin dan kewajiban rutin jangka pendek, 2. Risiko gagal membayar kewajiban jatuh tempo (termasuk obligasi daerah), 3. Risiko pendapatan transfer diterima lebih kecil dari rencana semula (APBD), 4. Risiko transfer APBN terlambat diterima pemda, 5. Risiko realisasi PAD tak sesuai APBD Pendapatan Pajak Daerah dan PAD, 6. Risiko perda pajak daerah mengurangi daya tarik daerah dan menimbulkan hambatan investasi, 7. Risiko pemda meminjam kepada BUMD pemda itu sendiri, 8. Risiko pemda berhutang pada pemasok utama pemda atau risiko gagal bayar, 9. Risiko bahwa pinjaman baru pemda menyebabkan pelanggaran pagu debt serviceratioyang ditetapkan DPRD, 10. Risiko bahwa jaminan utang pemda melebihi pagu nisbah utang terhadap pendapatan bersih daerah, 11. Risiko pembengkakan pembayaran (balooning payment) suatu tahun APBD tertentu, 12. Risiko kenaikan beban bunga pemda lebih besar dibanding kinerja penghematan operasional pemda, dan 13. Risiko APBD defisit, sepanjang lima tahun ke depan. 14. Risiko hambatan & persyaratan penarikan Dana Darurat dari APBN 15. Risiko warisan bom waktu dari pejabat pemda yang akan habis masa jabatan kepada pemenang pemilukada yang akan datang, berupa penandatanganan perjanjian dan penarikan pinjaman baru atau emisi obligasi daerah yang sedemikian besar dan berisiko defisit APBD masa depan, bahkan risiko gagal bayar dan kebangkrutan pemda. INDIKATOR KINERJA EKONOMI PEMDA Indikator sukses desentralisasi fiskal dan ekonomi pemda diukur dengan 1. Tingkat kemandirian fiskal daerah otonom tersebut terhadap transfer APBN. 2. Daya saing pemda digambarkan oleh kualitas prasarana pemda, yaitu (1) sukses pemeliharaan prasarana yang ada dan (2) sukses pembangunan prasarana produktif yang baru. Jenis prasarana adalah prasarana utama yang mendukung kegiatan perekonomian pemda, pajak & retribusi daerah. Kenaikan nisbah (rasio, perbandingan) belanja modal dibanding belanja pegawai adalah indikator kenaikan produktivitas pemda. DPRD dan pimpinan Pemda berhasil melakukan peningkatan efektivitas & efisiensi belanja rutin untuk memperbesar ruang fiskal (fiscal space) untuk perbesaran (1) belanja modal cq infrastruktur daerah dan (2)belanja bantuan sosial. Pada halaman 279, Risiko Fiskal Daerah, Editor Freddy R.Saragih, terbitan PT Era Adicitra Intermedia (Cetakan Kedua, 2013), Adrianus Dwi Siswanto mencatat bahwa rerata Belanja Pegawai mencapai 75 % dari seluruh APBD, lebih dai 60 % pemda berbelanja pegawai di atas 75% APBD. 3. Pemda Provinsi berperan strategis untuk mendorong iklim belanja prasarana, dan sejarah mencatat (1) perbandingan lebih sehat belanja modal vs belanja pegawai, (2) peningkatan lebih besar pembangunan prasarana pada pulau atau provinsi tertentu (misalnya Sumatera) dibanding rerata kinerja belanja modal pulau atau provinsi lain pada kurun waktu tertentu. 4. Daerah mampu menahan diri, berikhtiar menghindari RAPBD berdefisit fiskal, sekurang-kurangnya berupaya agarrencana defisit anggaran tidak lebih besar dari 3 % PDB. 5. Nisbah utang daerah tidak lebih besar dari 60 % PDB daerah tersebut, tidak ada kebutuhan pinjaman daerah atau penerbitan obligasi daerah untuk menutup defisit APBD. 6. Nisbah belanja sosial vs belanja pegawai meningkat. Kesejahteraan rakyat meningkat dan makin merata (ditandai penurunan nisbah senjang miskin-kaya atau Gini Ratio), pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penurunan tingkat inflasi dan pengangguran daerah. Tak semua pemda mengidap bulimia belanja pegawai. Pertumbuhan penduduk dan masalah sosial, perubahan gaya hidup masyarakat dan perubahan domestikasi massa cq ketidakpatuhan sosial menyebabkan biaya pelayanan publik terpaksa meningkat, menyebabkan jumlah belanja pegawai dan rutin lain meningkat, juga berisiko menimbulkan krisis fiskal atau financial distress. 7. Pada satu sisi berupa kenaikan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja APBD, pertumbuhan belanja prasarana& pemeliharaan prasarana terfokus pada desa paling tertinggal,pada sisi lain berupasukses memerangi KKN pada tataran DPRD dan pejabat Pemda menyebabkan realisasi belanja modal tersebut bebas-bocor, berdampak o Mobilisasi perekonomian daerah, o Daerah tersebut makin menarik sebagai wilayah investasi, dan o Mencipta lapangan kerja daerah. Indikator berupa kenaikan nisbah belanja infrastruktur terhadap seluruh belanja daerah 8. Pertumbuhan kualitas layanan publik dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemda lebih besar dari pertumbuhan belanja operasional dan belanja pegawai pemda. Layanan pemda terfokus kepada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi atau kesejahteraan pada tataran desa dan dusun paling tertinggal. APBD Pemda berupaya menyediakan biaya pendidikan formal sampai jenjang tertentu, misalnya sampai lulus SLTA. Peningkatan kesejahteraan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digambarkan oleh kenaikan rata-rata usia hidup, pengetahuan dan hidup layak. Usia hidup adalah angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan diproksi angka melek huruf, lama bersekolah dan rerata pendidikan, kehidupan layak digambarkan pengeluaran perkapita nyata tersesuaikan indeks daya beli. 9. Seluruh atau sebagian besar Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dikonversi menjadi sarana dan prasarana daerah dan belanja sosial bagi desa dan dusun paling tertinggal. 10. Setiap pemda harus berupaya meningkatkan PAD melalui pemberdayaan desa paling tertinggal dan optimalisasi sumberdaya yang dimiliki. Pertumbuhan PAD, yang berpotensi menyebabkan penurunan kebutuhan transfer akan APBN, Dana Perimbangan – berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) – menyebabkan surplus fiskal atau penurunan / penjagaan defisit fiskal dibawah minus 3 persen dari PDB Daerah, penurunan nisbah utang pemda terhadap PDB Daerah. Indikator utama kinerja PAD adalah o Nisbah (rasio, perbandingan) PAD terhadap seluruh pendapatan daerah, merupakan indikator tingkat kemampuan &kemandirian pemda dalam membiayai kegiatan rutin. Karena itu setiap pilkada harus berupa kontes rencana perang terhadap senjang fiskal melalui peningkatan PAD dari para kontestan. o Nisbah (rasio, perbandingan) PAD terhadap seluruh pengeluaran atau belanja daerah, merupakan indikator tingkat kemandirian pemda dalam belanja daerah. Karena itu setiap pilkada harus berupa kontes rencana peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran. o Pada satu sisi terjadi kenaikan alamiah PAD pajak disebabkan peingkatan perekonomian daerah, pada sisi lain terjadi upaya pemerintah daerah untuk menurunkan nisbah PAD Pajak, Retribusi & Pungutan lain terhadap PAD PNBP. Risiko peningkatan nisbah PAD Pajak, Retribusi & Pungutan lain terhadap PAD PNBP disadari sebagai over taxed risk, yang menyebabkan investor luar enggan masuk pemda. 11. Pertumbuhan pendapatan perkapita pada pemda tersebut dibanding dengan o Pertumbuhan pendapatan perkapita pemda yang sama sebelum pemekaran, o Pemda tetangga dan o Pertumbuhan income percapitasecara nasional pada tahun fiskal yang sama. 12. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran pada pemda tersebut dibanding o Penurunan kemiskinan & pengangguran pada pemda yang sama sebelum pemekaran, o Pemda tetangga berkondisi setara dan o Secara nasional pada tahun fiskal yang sama. 13. Kenaikan nisbah anggaran belanja sosial terhadap seluruh belanja daerah menggambarkan peningkatan kemampuan melaksanakanberbagai tugas layanan publik, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kemampuan mitigasi risiko bencana alam, kesehatan, sara atau eksternalitas negatif lain. Anggaran sosial bersasaran peningkatan kesejahteraan sosial & peningkatan Indeks Pembangnan Manusia (IPM) yang mencakupi bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Kenaikan belanja harus disertai kenaikan efektivitas, efisiensi dan pertanggungjawaban tenaga kesehatan, prasarana kesehatan, obat-obatan terutama terkait hal-hal sbb : o Harapan hidup o Indeks kebahagiaan janda o Angka kematian bayi 14. Penurunan ketimpangan pendapatan antar- daerah karena pemda tersebut membuat program penurunan ketimpangan, melakukan studi banding, patokduga (benchmark) dan “ belajar” kepada pemda sukses berotonomi daerah dan mampu mengejar ketinggalan dari daerah lain yang kurang lebih setara luas, SDA dan SDM nya. Tugas pemerintah pusat menutup senjang tersebut dengan program pengentasan daerah tertinggal dan program lain yang lebih efektif.Indikator ketimpangan adalah penyimpangan (deviasi, senjang atau gap) PDRB (nominal atau perkapita) daerah tersebut terhadap rata-rata PDRB nasional. Apabila DAU mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, berarti daerah amat tergantung kepada pusat. Pada umumnya terdapat senjang pendapatan antara wilayah Indonesia bagian Timur dengan indonesia bagian Barat. 15. Peningkatan iklim demokrasi pada pemda, melibatkan Transparency International Indonesia (TII) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) untukmeningkatkan kemampuan rakyat memilih calon pimpinan bersih KKN, melakukan benchmarking atau studi banding ke kota Solo dan pemda lain berperingkat korupsi terendah di dunia & NKRI, membangun good governance, melakukan pendidikan masyarakat sebagai petugas whistle blowing yang aktif, tekad & keberanian penerapan Pakta Integritas dan pengumuman “zona bebas korupsi” pada pemda, aktivitas APIP pemda terfokus pada efektivitas, efisiensi dan ekonomi RAPBD dan Realisasi APBD serta penerapan audit investigatif atau fraud auditing yang menyebabkan pejabat pemda & DPRD bebas rumor atau tuduhan KKN. Penduduk setempat dilatih agar mampu memberi tanda bahaya kepada KPU, KPK dan BPK apabila tertengarai APBD umumnya, belanja khususnya menjadi alat politik untuk penggalangan suara pada pemilukada yang akan datang. 16. Peningkatan belanja pegawai berdampak peningkatan belanja operasi, belanja barang dan modal untuk kebutuhan pemda sendiri, berdampak memperkecil ruang fiskal (fiscal space) belanja infrastruktur daerah, memperlambat pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan PDB daerah. Salah satu kinerja fiskal daerah adalah kemampuan daerah menahan laju pertumbuhan belanja pegawai, ditandai peningkatan APBD tidak diiringi apalagi disebabkan peningkatan belanja pegawai pemerintah daerah, peningkatan APBD diiringi efisiensi belanja barang. 17. Penurunan koefisien ketimpangan fiskal vertikal atau penurunan ketergantungan dari APBN. 18. Indikator kemandirian fiskal digambarkan oleh ketersediaan dan kecukupan Dana Darurat berbagai pemda yang mengalami bencana alam dan bencana bukan alam secara berulang. by : ksap.org KSAP Email: sekretariat.ksap@gmail.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar