Kamis, 15 Agustus 2013

PERANAN PERILAKU SOSIAL PERUSAHAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA


II.1.1. Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan
            Laporan keuangan memegang peranan penting yang memberikan berbagai informasi tentang kegiatan operasional perusahaan bagi bermacam-macam pihak. Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu :
”Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara (seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”

            Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan serta laporan lain yang kesemuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa laporan keuangan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak tergantung dari kebutuhannya.
            Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sifatnya adalah umum, dengan demikian kebutuhan informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap penggunanya karena para investor merupakan penanam modal yang sifatnya beresiko ke perusahaan maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan para investorlah yang memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.
            Sementara itu di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diterangkan lebih lanjut mengenai tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
            Tujuan laporan keuangan juga disebutkan dalam Financial Accounting Standard Board, yaitu ”Financial reporting should provide information that is useful to present and potential investors and creditors and other users in making rational in investment, credit and similar decisions”

II.1.2. Definisi Akuntansi
            Pada tahun 1941, the Committee on Therminology of America Institute of Public Accountants (Sekarang AICPA) memberikan definisi tentang akuntansi sebagai berikut (Kam, 1990:33) “Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in significant manner in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the results there of.”
            The American Accounting Association (AAA) memberikan definisi akuntansi sebagai berikut (Kam, 1990:33) : “Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgements and decision by user of information.”
            Dari pertanyaan tersebut, Akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalammempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya. Dalam hal ini akuntansi dinyatakan sebagai proses.
            Menurut Grady, seperti yang dikutip oleh Suwardjono (1991:2) :
“Accounting is the body of knowledge and functions concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting, and supplying of dependable and significant information covering transaction and events which are, in part at least, of financial character, required for the management and operation of entity and for reports that have to be submitted there on the meet fiduciary and other responsibility”  

            Definisi ini menjelaskan bahwa akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan sebagai hasil pemikiran para ahli (akuntan) untuk menghasilkan seperangkat informasi yang bermanfaat. Definisi ini juga mengisyaratkan adanya proses pemilihan informasi dan proses penyediaan / pengolahan informasi tersebut. Jadi akuntansi tidak semata-mata merupakan suatu pengetahuan yang bersifat mekanis atau ketrampilan akan tetapi melibatkan suatu proses pemikiran dan penalaran.
            Accounting Principles Boards (APB) Statement no. 4, menyatakan definisi akuntansi sebagai berikut (Kam, 1990:34) : “ Accounting is service activity. Its function is to provide quantitative information. Primarily financial in nature, about economics entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making resolved choice among alternative courses of action.”
            Menurut pernyataan di atas, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif yang bermanfaat dan pelaporannya untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakainya.

II.1.3. Perkembangan Akuntansi
            Menurut Glautier dan Underdown (1986 : 3-8) perkembangan akuntansi dalam peranan sosialnya terdiri dari empat tahapan, yaitu :
1.      Stewardship Accounting
Stewardship Accounting dimulai sejak masa awal akuntansi yaitu sekitar 4500 SM hingga abad XVI. Tujuan utama akuntansi pada saat itu adalah menyediakan informasi tentang kekayaan pemilik. Pencatatan dipegang secara rahasia dan pelaporan kekayaannya tidak dipengaruhi oleh pihak luar, artinya, metode perhitungan, perlakuan akuntansi, serta penyajiannya disesuaikan dengan keinginan pemilik dan tingkat ketelitian dan keseragaman pelaporannya diragukan. Karena tidak seragam, maka laporan akuntansi antara pemilik yang berbeda tidak dapat dibandingkan, bahkan kemungkinan terjadi perbedaan perlakuan akuntansi pada periode yang berbeda dari pemilik yang sama. Laporan akuntansi dianggap sebagai catatan pribadi pemilik. Praktek akuntansi semakin berkembang di Italia pada awal masa Renaissance dan pada saat itu muncul metode pembukuan berpasangan (double-entry bookeeping) yang dikemukakan oleh Luca Pacioli dalam bukunya yang berjudul ”Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita” yang diterbitkan di Venice pada tahun 1494.
2.      Financial Accounting
Revolusi Industri pada  tahun 1760 melihat perubahan untuk perkembangan akuntansi. Berdirinya pabrik-pabrik membuat para pemilik perusahaan membutuhkan modal yang besar sehingga diterbitkan saham-saham oleh perusahaan yang memungkinkan publik menanamkan modalnya ke perusahaan. Pemilik perusahaan hanya menyetorkan modalnya pada perusahaan, dan kemudian memperoleh bagian dari laba perusahaan sebesar penyertaannya. Manajer yang mengelola pelaksanaan bisnis perusahaan dan memperoleh gaji sebagai imbalan jasanya pada perusahaan. Sehingga diperlukan suatu penyusunan laporan keuangan yang memberikan informasi kepada pemilik atau pemegang saham tentang pertanggungjawaban manajer dalam mengelola modal yang disetor para pemegang saham kepada perusahaan. Berbagai usaha dilakukan untuk menyajikan informasi yang akurat bagi para investor agar terhindar dari kesalahan investasi yang dilakukan pada masa itu.
3.      Management Accounting
Revolusi Industri memberikan peluang bagi pengembangan akuntansi sebagai alat bagi manajemen industri. Akuntansi manajemen mengubah fokus akuntansi dari proses pencatatan dan penganalisaan transaksi ke arah penggunaan informasi bagi manajemen untuk kepentingan pengembangan perusahaan.  

4.      The Social Welfare Viewpoint of Accounting
Tahap ini merupakan tahap baru dari perkembangan akuntansi karena adanya revolusi sosial yang terjadi di dunia barat pada tahun-tahun belakangan ini. Teknologi yang berkembang dengan cepat dan berlebihan terkadang membuat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Masyarakat menuntut untuk terpenuhinya kebutuhan akan barang dan jasa dan mereka juga menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan masalah-masalah lingkungan dan kemanusiaan dalam setiap operasinya. Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan dari lingkup akuntansi, karena selain mempertimbangkan dampak ekonomi dari bisnis juga mempertimbangkan aspek sosialnya. Pihak manajemen diharapkan selain bertanggung jawab untuk memperoleh laba yang besar, juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi perusahaan.
            Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan peranan akuntansi dalam masyarakat. Dari yang hanya memberikan informasi kepada pemilik tentang kekayaannya (stewardship accounting) hingga berperan untuk memberikan informasi atas dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi perusahaan (the social welfare viewpoint of accounting). Hal ini terjadi karena pada dasarnya akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.


II.1.4. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
II.1.4.1. Faktor Penyebab Munculnya Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.
            Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII yang ditandai dengan penemuan mesin-mesin industri membawa dampak perubahan terhadap perkembangan akuntansi. Pertama, adanya perubahan cara produksi dari industri rumah tangga menuju ke sistem pabrik, sedangkan yang kedua adalah bertambah panjangnya periode produksi. Sistem pabrik menuntut modal yang besar, sedangkan pada tahap ini badan usaha persekutuan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan modal. Lalu terbentuklah badan usaha yang lain yaitu perseroan terbatas. Bentuk ini dianggap paling memuaskan karena dana tidak memiliki batas waktu atau jatuh tempo dan relatif lebih mudah untuk ditambah, disamping memiliki tanggung jawab yang terbatas.
            Dengan berkembangnya badan usaha berbentuk PT, maka semakin banyaklah masyarakat dan institusi yang menjadi pemodal. Fungsi pendanaan lalu terpisah dari fungsi manajemen. Inilah yang kemudian dikenal orang sebagai revolusi manajemen. Dalam situasi ini, para pemegang saham tidak lagi mampu mencukupi sendiri informasi yang mereka butuhkan dan mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan manajemen. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk membuat laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban dari manajer kepada para pemegang saham.
            Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dikatakan oleh Usmansyah (1989 : 6) bahwa sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban atas semua sumber daya yang telah digunakan serta hasil-hasil yang telah dicapainya.
            Pada abad XX yang ditandai dengan teknologi yang massive sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perluasan usaha untuk meningkatkan produktivitas. Di bawah sistem kapitalis, perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan keluaran maksimum dengan satu tujuan yaitu maksimalisasai laba atau maksimalisasi kesejahteraan para pemegang saham. Masyarakat melihat perusahaan yang berlaba besar berperan aktif dalam proses perusakan lingkungan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan. Krisis lingkungan hidup yang dikeluhkan oleh masyarakat dewasa ini pada hakekatnya adalah pengejahwantahan krisis wawasan manusia. Masyarakat yang semakin kritis menuntut agar perusahaan mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka terima dari lingkungan sosialnya dalam suatu laporan pertanggungjawaban sosial, lebih dari sekedar suatu kewajiban moral  yang selama ini berlaku di masyarakat.
  
II.1.4.2. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
            Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis dan pengungkapan pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan makro pada kegiatan pemerintah maupun perusahaan. Kegiatan pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara, mencakup akuntansi sosial dan pelaporan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup, financial, managerial social accounting dan social auditing.
            Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial atau yang disebut juga akuntansi sosio ekonomi menurut Ramanathan seperti yang dikutip dan diterjemahkan oleh Katjep (1988 : 8-9) yaitu :
”Proses pemilihan variabel-variabel yang akan menentukan tingkat kinerja sosial perusahaan, mengukur serta prosedur pengukuran, secara sistematis mengembangkan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan, dan mengkomunikasikannya kepada berbagai kelompok masyarakat yang dipengaruhinya baik di dalam maupun diluar perusahaan”.

            Menurut Harahap (1995 : 184): ”Ilmu Socio Economic Accounting (SEA) merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek Social Benefit dan  Social Cost yang ditimbulkan oleh lembaga”.
            Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Belkaoui (1999:339) adalah sebagai berikut : ”Proses pengurutan, pengukuran dan pengungkapan pengaruh yang kuat dari pertukaran antara suatu perusahaan dengan lingkungan sosialnya”. Sedangkan menurut Lee sebagaimana yang dikutip oleh Usmansyah (1989 : 33) menyatakan bahwa secara esensial konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah suatu perluasan dari prinsip, praktek, dan terutama keahlian dari akuntan dan akuntansi konvensional.
            Pertukaran antara perusahaan dan masyarakat, pada dasarnya terdiri dari penggunaan sumber-sumber sosial. Apabila aktivitas perusahaan menyebabkan bertambahnya sumber sosial, maka hasilnya adalah berupa faidah sosial.
            Meskipun ada beberapa perbedaan dalam definisi tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial, pada prinsipnya memiliki persamaan dalam karakteristiknya seperti yang ditulis oleh Lee dalam Usmansyah (1989:33) :
1.      Menilai dampak sosial dari kegiatan-kegiatan perusahaan.
2.      Mengukur efektifitas dari program perusahaan yang bersifat sosial.
3.      Melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya.
4.      Sistem informasi internal dan eksternal yang memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber daya.

II.1.4.3. Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
            Brummet dalam Glautier dan Underdown (1986 : 477) membagi bidang-bidang yang menjadi tujuan sosial perusahaan menjadi lima, yaitu :
a)      Sumbangan terhadap laba bersih (net profit contribution)
Dengan meningkatnya perhatian terhadap tujuan sosial perusahaan, seharusnya tidak mengurangi tujuan perolehan laba. Sebab perusahaan tidak dapat melangsungkan usahanya tanpa perolehan laba yang layak. Sebaliknya, harusnya hal tersebut menambah arti pentingnya perolehan laba perusahaan. Artinya, ada korelasi yang jelas antara tujuan sosial dan tujuan memperoleh laba. Kegagalan mengakui adanya masalah sosial mungkin dapat mempengaruhi kinerja laba perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang.
b)      Sumbangan terhadap sumber daya manusia (human resources contribution)
Ini memperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Meliputi : pengangkatan pegawai, program pelatihan, pemberian upah dan gaji secara layak, kebijakan promosi jabatan dan rotasi tugas, keamanan kerja, pelayanan kesehatan yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain-lain.
c)      Sumbangan terhadap publik (public contribution)
Meliputi bidang-bidang yang menampakkan kegiatan perusahaan terhadap (kelompok) individu di luar perusahaan, yang antara lain meliputi: kegiatan kemanusiaan umum, praktek peluang kesempatan kerja yang adil, pembayaran pajak kepada pemerintah dan sebagainya.
d)     Sumbangan terhadap lingkungan (environmental contribution)
Meliputi pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan produksi yang meliputi pemakaian sumber daya, proses produksi, dan produksi yang mencakup kegiatan daur ulang, penanggulangan pencemaran dan pemeliharaan lingkungan tempat perusahaan berdiri dan beroperasi.
e)      Sumbangan terhadap barang atau jasa (product or service contribution)
Meliputi aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengamanan dan pelayanannya yang diupayakan sebaik mungkin sesuai peran yang diemban, serta mencakup pula kepuasan pelanggan, kejujuran perusahaan dalam periklanan, kelengkapan dan kejelasan dalam pemberian segel dan pembungkusan.
            Di sisi lain,  The Committee on Accounting for Corporate Social Performance dari National Association of Accountants  yang dikutip oleh Edward dan Black (1976 : 549 – 550) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ruang lingkup dari pengaruh sosial perusahaan, yang keberadaannya dapat disesuaikan dengan jenis perusahaan, yaitu :
A.    Community Involvement :
1.      General Philanthropy
2.      Public and Private Transportation
3.      Health Service
4.      Housing
5.      Aid in Personal and Bussiness Problem
6.      Community Planning and Improvement
7.      Volunteer Activities.
8.      Specialized Food Program
9.      Education
B.     Human Resources :
1.      Employment Practices.
2.      Training Programs.
3.      Promotion Policies
4.      Employment Continuity
5.      Remuneration
6.      Working Conditions
7.      Drugs and Alcohol
8.      Job Enrichments
9.      Communications
C.    Physical Resources and Environmental Contribution
1.      Air
2.      Water
3.      Sound
4.      Solid Waste
5.      Use of Scare Resources
6.      Aesthetics


D.    Product or Service Contribution
1.      Completeness and Clarity of Labeling, Packing, and Market Representation
2.      Warranty Provisions
3.      Responsiveness to Customer Complains.
4.      Consumer Education
5.      Product Quality
6.      Product Safety
7.      Content and Frequency of Advertising
8.      Constructive Research.

Sedangkan menurut Harahap (2002 : 198 – 200), keterlibatan sosial perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan di Negara Indonesia yaitu :
  1. Lingkungan hidup, antara lain : pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam, keindahan lingkungan, pengurangan suara bising, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset dan pengembangan lingkungan, kerja sama dengan energi, antara lain : konservasi energi yang dilakukan perusahaan, penghematan energi dalam proses produksi dan lain-lain.
  2. Sumber Daya manusia dan Pendidikan, antara lain : keamanan dan kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, pendirian sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, peningkatan karir karyawan dan lain-lain.
  3. Praktek Bisnis yang Jujur, antara lain : memperhatikan hak-hak karyawan wanita, jujur dalam iklan, kredit, servis, produk, jaminan, selalu mengontrol kualitas produk, dan lain-lain, pemerintah dan universitas, pembangunan lokasi rekreasi dan lain-lain.
  4. Membantu Masyarakat Lingkungan, antara lain : memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak campur tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah, perbaikan desa/kota, sumbangan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana pengangkutan, pasar dan lain-lain.
  5. Kegiatan Seni dan Kebudayaan, antara lain : membantu lembaga seni dan budaya,sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam iklan, merekrut tenaga yang berbakat seni dan olah raga, dan lain-lain.
  6. Hubungan dengan Pemegang Saham, antara lain : sifat keterbukaan direksi pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, dan lain-lain.
  7. Hubungan dengan Pemerintah, antara lain : mentaati peraturan pemerintah, membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantu secara umum usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meingkatkan produktivitas sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen dan lain-lain.

II.1.4.4. Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.
            Tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Belkaoui (1992:434), ”...is to measure and disclosure the costs and benefits to society created by the production-related activities of bussines enterprises”. Sedangkan menurut Ramanathan yang dikutip oleh Usmansyah (1988 : 21-22) menyatakan ada tiga tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu :
a)      Untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan sosial netto periodik dari suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga yang timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda.
b)      Untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relative dan keadaan sosial adalah konsisten dengan prioritas-prioritas sosial pada satu sisi dan aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya.
c)      Untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial, informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, kinerja dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial.

Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak hanya bemanfaat bagi anggota masyarakat dalam menilai kinerja sosial perusahaan, tetapi juga akan membantu manajemen mencapai tujuan, yaitu dengan meyakini adanya suatu perkembangan yang lebih menyeluruh yang telah diberikan kepada kebutuhan bisnis secara total dan penghargaan publik. Laporan sosial ini juga akan membantu manajemen berpikir mengenai akibat-akibat dari tindakan mereka sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih baik.


II.1.4.5. Pengukuran dan Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
            Menurut Glautier dan Underdown (1986 : 484 – 485) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk pedoman pengukuran dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu :
1.      Pendekatan Deskriptif ( the descriptive approach)
Pendekatan deskriptif dipandang sebagai pendekatan yang umum digunakan. Dalam laporan sosial deskriptif, informasi mengenai semua aktivitas sosial perusahaan dilaporkan dalam bentuk uraian (deskriptif). Jadi pada pendekatan ini, aktifitas-aktifitas sosial perusahaan dalam pelaporannya tidak dikuantifikasikan dalam satuan uang..
2.      Pendekatan biaya yang dikeluarkan (the cost of outlay approach)
Pendekatan biaya yang dikeluarkan menggambarkan semua aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dikuantifikasikan dalam satuan uang dan menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan deskriptif. Sehingga laporan yang dihasilkan oleh pendekatan biaya yang dikeluarkan mempunyai kemampuan untuk diperbandingkan antara laporan suatu tahun tertentu, dengan laporan tahun yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah tidak disajikannya manfaat yang diperoleh sehubungan dengan telah dikeluarkannya biaya untuk suatu kegiatan.
3.      Pendekatan biaya manfaat (the cost benefit approach)
Pendekatan biaya manfaat mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Pendekatan biaya manfaat mungkin merupakan pendekatan yang paling ideal. Namun, dalam kenyatannya sulit untuk menerapkannya, antara lain karena tidak adanya alat ukur manfaat dari yang dihasilkan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas sosial perusahaan.
            Menurut Ansry Zulfikar seperti yang dikutip oleh Sonhaji (1989:9) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai antara lain :
1.      Penilaian Pengganti
Jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang diukur.
2.      Teknik Survey
Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada.
3.      Biaya Perbaikan dan Pencegahan.
Untuk biaya-biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.
4.      Penilaian dari Penilai Independen.
Penilai-penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan.

5.      Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan, misalnya denda akibat dari suatu kegiatan yang sering menunjukkan nilai sosial.
            Bentuk laporan tanggung jawab sosial sampai saat ini belum ada yang baku. Di Amerika, yang merupakan kiblat akuntansi di negara kita, praktek pelaporannya masih dilaksanakan dengan tidak seragam antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Ada yang hanya menyajikan informasi sosial yang bersifat kualitatif sebagai catatan kaki atau keterangan tambahan pada penjelasan laporan keuangan. Ada yang menjalankannya dengan sederhana dan ada yang menjalankannya dengan kompleks.
            Menurut Estes seperti yang dikutip oleh Sonhaji (1989 : 9) menemukan adanya bermacam-macam praktek pelaporan akuntansi sosial untuk pihak luar. Tiga tingkat cara pelaporan social responsibility accounting lembaga masyarakat, diantaranya adalah :
1.      Praktek yang sederhana
Laporan ini hanya terdiri dari uraian yang tidak disertai dengan data kuantitatif,baik satuan uang maupun satuan yang lainnya.
2.      Praktek yang lebih maju
Selain yang ditunjukkan dalam metode yang sederhana seperti di atas, juga menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan apa yang sudah dicapai perusahaan


3.      Praktek yang paling maju.
Bentuk laporan yang selain berupa uraian data kualitatif dan kuantitatif perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca.
            Menurut Diller seperti yang dikutip oleh Harahap (2003 : 371) ada beberapa teknik pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu :
1.      Pengungkapan dalam syarat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.
2.      Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan
3.      Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.
 Contoh bentuk penyajian laporan pertanggungjawaban sosial tampak pada tabel 2.1.

II.1.5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
            Dalam essay Usmansyah (1989 : 31) mengutip Glautier dan Underdown, diterangkan ada tiga tahapan perkembangan filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab, yatu :
1.      Tahapan pandangan manajemen klasik.
Pandangan ini muncul pada abad XIX dengan Milton Freudman sebagai pelopornya. Perusahaan berusaha dalam kapasitasnya untuk memenuhi permintaan pasar dan berusaha setinggi mungkin mencapai tingkat laba yang akan memuaskan pemiliknya. Disini, tidak diperhatikan dampak sosial dari kegiatan perusahaan dan mengabaikan usaha untuk mengatasi dampak sosial tersebut.
2.      Tahapan pandangan Manajemen Pertengahan.
Pandangan ini berkembang sekitar tahun 1970-an, dengan anggapan bahwa tujuan sosial penting dikaitkan dengan maksimalisasi laba. Manajer harus menyeimbangkan kepentingan pemilik perusahaan dengan kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok dan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakannya, untuk tujuan maksimalisasilaba di masa mendatang.
3.      Tahapan pandangan Manajemen Modern.
Pandangan ini beranggapan bahwa laba adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, dan bukannya merupakan tujuan itu sendiri. Harus terdapat pemenuhan kebutuhan yang sesuai, misal pegawai akan menerima tingkat gaji yang layak, pelanggan memperoleh produk dengan harga yang wajar dan mutu yang baik, pemenuhan kebutuhan pemilik terhadap modal yang lebih besar dan tingkat deviden yang tinggi dan sebagainya, di dalam kerangka yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosial.
            Jadi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung maupun tidak langsung harus mau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dikatakan Usmansyah (1989 : 6) bahwa sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat. Oleh karenanya perusahaan seharusnya memberikan laporan kepada masyarakat umum tentang sumber-sumber ekonomi yang digunakan, hasil-hasil yang telah dicapai dan semua yang diakibatkan atas penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan hal tersebut sesuai dengan perkembangan yang terbaru dalam pandangan manajemen.
            Sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan itu ada ? Dalam Graff (1990 : 1942) terdapat dua pandangan dalam tanggung jawab sosial perusahaan yaitu :
  1. Pandangan yang sempit tentang tanggung jawab sosial, bahwa tujuan perusahaan hanyalah bersifat ekonomi. Penciptaan pekerjaan, memuaskan kebutuhan konsumen, dan menghasilkan laba merupakan tujuan utama, dan terlalu banyak perhatian pada tujuan sosial akan menjauhkan perusahaan dari tujuan-tujuan utama tadi.
  2. Pandangan yang luas tentang tanggung jawab sosial, bahwa perusahaan memandang tanggung jawab sosial merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, dan tujuan sosial seharusnya menjadi bagian dari tujuan perusahaan secara utuh. Tanggung jawab sosial mempunyai kepentingan tersendiri dalam bisnis dan merupakan bagian penting dalam kehidupan bisnis modern.
Selaras dengan paham kedua, dinyatakan oleh ahmad sonhaji (1989 : 7), pada sisi modern perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana menciptakan laba yang maksimal, tetapi juga harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, atau yang langsung mempengaruhi kondisi sosial ekonomis anggota masyarakat. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi atau dipengaruhinya, antara lain para pekerja, pemegang saham, penanam modal, konsumen dan pelangga, pemasok, lingkungan masyarakat sekitar, pesaing, serikat pekerja dan pemerintah.  



Tabel 2.1



LAPORAN KEGIATAN SOSIO EKONOMI DALAM BENTUK
LABA RUGI SOSIAL








I. Kaitan dengan Masyarakat





A. Perbaikan






1. Pelatihan Orang Cacat



xxx

2. Sumbangan kepada lembaga pendidikan


xxx

3. Biaya Ekstra karena merekrut minoritas


xxx

4. Biaya Penitipan Bayi



xxx

Total Perbaikan





XXX
B. Kerusakan.






1. Biaya Penundaan Pemasangan alat pengaman


(xxx)
C. Perbaikan Bersih untuk Masyarakat (I)


XXX








II. Kaitan dengan Lingkungan




A. Perbaikan






1. Reklamasi lahan dan Pembuatan Taman


xxx

2. Biaya Pemasangan Kontrol Polusi


xxx

3. Biaya Pematian Racun Limbah


xxx

Total Perbaikan





XXX
B. Kerusakan






1. Biaya yang akan dikeluarkan untuk Reklamasi Pertambangan
(xxx)

2. Taksiran Biaya pemasangan penetralan racun air.

(xxx)

Total Kerusakan





(XXX)
C. Surplus / (Defisit) (II)




XXX








III. Kaitan dengan Produk





A. Perbaikan






1. Biaya Eksekutif saat melayani Komisi Pengamanan produk
xxx

2. Biaya penggantian cat beracun.


xxx

Total Perbaikan





XXX
B. Kerusakan






1. Pemasangan alat pengaman produksi



(xxx)
C. Net Perbaikan (III)




XXX








Saldo Kumulatif Net Perbaikan Tahun Lalu


XXX
Total Sosio Ekonomi (I+II+III)




(XXX)
Saldo Kumulatif Net Perbaikan Tahun Ini


XXX








Sumber : Harahap (2002 : 371-372)


























Tidak ada komentar:

Poskan Komentar