Senin, 04 Maret 2013

BEBERAPA PRAKTIK TERBAIK ANGGARAN PRO POOR


Jembrana, sebuah Kabupaten yang berada di propinsi Bali merupakan sebuah contoh yang mengadopsi anggaran pro poor. Hal ini dapat dilihat dari gratisnya beberapa pelayanan dasar bagi masyarakat Jembrana, yaitu pendidikan dan kesehatan. Seluruh biaya pendidikan mulai dari SD (sekolah dasar) sampai SMA (sekolah menengah atas) digratiskan. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga mengembangkan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Semua warga Jembrana diasuransikan, sehingga mereka bisa berobat disemua rumah sakit yang ada di Jembrana secara gratis.  
Kabupaten lain yang bisa dijadikan contoh penerapan Anggaran Pro Poor adalah Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah membuat program dombanisasi, pemberian bantuan domba. Program ini diyakini dapat menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar karena akan mendorong munculnya kegiatan-kegiatan usaha pupuk (berupa kotoran kambing), jasa pemotong kambing, penyamakan kulit, kerajinan kulit, penjualan daging kambing dalam  berbagai bentuk hidangan, pembuatan kerupuk kulit dan lain-lain.
Sementara itu contoh-contoh dari negara-negara ”walfare state” seperti Swedia dan Finlandia. Karena gas dinilai sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka pemerintah Swedia mengratiskannya. Di Finlandia, misalnya orang kaya harus membayar pajak yang sangat tinggi untuk mensubsidi orang miskin. Dengan demikian adanya jaminan untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti para lanjut usia, mendapatkan jaminan yang cukup baik di negara-negara tersebut. 

Referensi :

Abdul Rozaki, dkk, 2008, Menabur Benih di Lahan Tandus : Pelajaran Berharga dari Advokasi Perencanaan dan Penganggaran di Bantul dan Kebumen,  Yogyakarta, Penerbit IRE
Bastian, Indra, 2006, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi
Muhammad Kholis, 2008, Urgensi Dakwah Anggaran,  Majalah Suara Muhammadiyah,  28 Januari 2008.
www.pbet.org/publikasi/modul, Pengantar Analisis Anggaran Pro Poor
www.sarekathijauindonesia.org, Kenaikan BBM, Agenda Liberalisasi Sumber Daya Alam,  19 Mei 2008
Sony Yuwono, dkk, 2008,  Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing.
Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Permendagri No. 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar